Insidecikarang.com || Kabupaten Bekasi – Kondisi jalan menuju pintu gerbang Kantor Kecamatan Cikarang Timur, Polsek Cikarang Timur, dan Koramil Cikarang Timur dikeluhkan pengguna jalan. Pasalnya, jalan tersebut diduga tertimbun lumpur akibat aktivitas pekerjaan galian jaringan PLN hingga membuat permukaan jalan menjadi licin dan berpotensi membahayakan pengendara.
Pengguna jalan mengeluhkan kondisi tersebut karena lumpur yang menutupi badan jalan dapat meningkatkan risiko kendaraan tergelincir, khususnya bagi pengendara sepeda motor. Ironisnya, lokasi yang terdampak merupakan akses menuju sejumlah kantor pelayanan publik dan institusi pemerintahan serta keamanan.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai tanggung jawab pelaksana pekerjaan galian PLN. Apakah sebelum dan sesudah pekerjaan dilakukan sudah ada pengamanan, pembersihan, serta pemulihan kondisi jalan sebagaimana mestinya?
Jangan sampai pekerjaan proyek justru mengorbankan keselamatan masyarakat!
Pelaksana pekerjaan seharusnya tidak hanya berorientasi pada penyelesaian galian, tetapi juga memperhatikan dampak terhadap lingkungan sekitar dan keselamatan pengguna jalan. Terlebih, akses tersebut merupakan pintu gerbang menuju kantor kecamatan, Polsek, dan Koramil.
Masyarakat mendesak pihak pelaksana pekerjaan galian PLN segera membersihkan seluruh lumpur yang menutupi jalan, melakukan penanganan agar permukaan jalan kembali aman dilalui, serta memastikan tidak ada material galian yang membahayakan pengguna jalan.
Pihak Kecamatan Cikarang Timur, Polsek, Koramil, dan instansi terkait juga diharapkan segera turun tangan melakukan pengecekan serta meminta pertanggungjawaban pihak pelaksana apabila ditemukan kelalaian.
Jangan tunggu ada korban kecelakaan baru dilakukan tindakan! Keselamatan pengguna jalan harus menjadi prioritas, bukan justru diabaikan akibat pekerjaan proyek.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak pelaksana pekerjaan maupun pihak PLN belum memberikan keterangan resmi terkait kondisi jalan tersebut. HOTNETnews.co.id membuka ruang klarifikasi dan hak jawab bagi pihak-pihak terkait sesuai ketentuan Undang-Undang
