Insidecikarang.com || Kabupaten Bekasi – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi, Mia El Dabo, menggelar kegiatan reses Tahun Anggaran 2026 guna menyerap aspirasi masyarakat secara langsung. Dalam kegiatan tersebut, sejumlah persoalan yang menjadi perhatian warga disampaikan, mulai dari perbaikan infrastruktur drainase, peningkatan pelayanan kesehatan, hingga kebutuhan pembangunan dan perbaikan gedung sekolah tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP).
Kegiatan reses ini menjadi momentum penting bagi Mia El Dabo untuk menjalin komunikasi langsung dengan masyarakat sekaligus mendengarkan berbagai keluhan, masukan, serta usulan yang berkaitan dengan kebutuhan pembangunan di wilayah Kabupaten Bekasi.
Dalam suasana dialog yang berlangsung, warga menyampaikan sejumlah aspirasi yang dinilai perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah daerah. Salah satu persoalan utama yang menjadi sorotan adalah kondisi drainase yang dinilai masih membutuhkan pembenahan agar mampu mengatasi permasalahan genangan air, khususnya ketika musim hujan tiba.
Masyarakat berharap adanya pembangunan maupun normalisasi saluran drainase di sejumlah titik yang dianggap rawan genangan. Infrastruktur drainase yang memadai dinilai sangat penting untuk menunjang kenyamanan lingkungan, mencegah banjir, serta menjaga aktivitas masyarakat agar tetap berjalan dengan baik.
Selain persoalan infrastruktur, sektor kesehatan juga menjadi salah satu aspirasi yang disampaikan masyarakat dalam kegiatan reses tersebut.
Warga berharap peningkatan pelayanan kesehatan dapat terus dilakukan, baik dari segi fasilitas, akses pelayanan, maupun kualitas pelayanan tenaga medis. Masyarakat menginginkan pelayanan kesehatan yang lebih mudah dijangkau, cepat, dan merata, sehingga kebutuhan kesehatan warga dapat terpenuhi secara optimal.
Tak hanya itu, persoalan sarana dan prasarana pendidikan juga turut menjadi perhatian. Warga menyampaikan aspirasi terkait kebutuhan pembangunan maupun perbaikan gedung sekolah SMP yang dinilai perlu mendapat perhatian pemerintah daerah.
Ketersediaan fasilitas pendidikan yang layak menjadi faktor penting dalam menunjang proses belajar mengajar. Gedung sekolah yang memadai, aman, dan nyaman diharapkan dapat menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih baik bagi para siswa serta mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Bekasi.
Mia El Dabo Tampung Aspirasi Masyarakat
Melalui kegiatan reses Tahun Anggaran 2026 ini, Mia El Dabo menegaskan pentingnya menyerap aspirasi masyarakat sebagai bagian dari tugas dan tanggung jawab anggota DPRD dalam menjalankan fungsi representasi rakyat.
Berbagai masukan yang disampaikan masyarakat akan menjadi bahan evaluasi dan pembahasan lebih lanjut sesuai dengan mekanisme yang berlaku di DPRD Kabupaten Bekasi.
Aspirasi mengenai drainase, kesehatan, dan pembangunan gedung sekolah SMP merupakan persoalan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah agar berbagai usulan tersebut dapat ditindaklanjuti secara bertahap berdasarkan skala prioritas dan kemampuan anggaran daerah.
Kegiatan reses juga menjadi sarana bagi masyarakat untuk menyampaikan kondisi riil di lapangan, sehingga kebijakan pembangunan yang dirumuskan nantinya dapat lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan warga.
Harapan Warga terhadap Realisasi Aspirasi
Masyarakat berharap hasil kegiatan reses ini tidak hanya menjadi catatan aspirasi semata, tetapi juga dapat diperjuangkan hingga terealisasi dalam program pembangunan daerah.
Perbaikan drainase diharapkan mampu mengurangi risiko genangan dan banjir, peningkatan pelayanan kesehatan dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh layanan medis, serta pembangunan atau rehabilitasi gedung sekolah SMP dapat menciptakan fasilitas pendidikan yang lebih representatif.
Dengan dilaksanakannya reses Tahun Anggaran 2026, Mia El Dabo diharapkan dapat terus menjalankan perannya sebagai wakil rakyat yang responsif terhadap berbagai persoalan masyarakat.
Kegiatan ini sekaligus menjadi bentuk komitmen dalam memperkuat hubungan antara wakil rakyat dan konstituen, serta mendorong pembangunan Kabupaten Bekasi yang lebih merata, berkelanjutan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
