Diduga Sunat Anggaran TPS, Ini Kata Madin Ketua PPS Karangsetia?
Insidecikarang.com || Kab.Bekasi – Pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2024 di kabupaten Bekasi telah banyak temuan kejanggalan-kejanggalan dari panitia Pemungutan Suara (PPS).
Terlihat dalam pantauan awak media ada beberapa Panitia Pemungutan Suara (PPS) di kabupaten Bekasi yang melakukan pungutan uang dengan dalih membantu membuat surat Pertanggungjawaban (SPJ) karena sudah menggunakan anggaran negara, salah satunya PPS desa karangsetia kecamatan karangbahagia.
Kami dari awak media coba mendatangi dan mengkonfirmasi ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) desa karangsetia, dan bertemu langsung dengan ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS), Madin menjelaskan bahwa kabar tersebut itu tidak benar.
“Saya selaku ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) tidak pernah meminta uang dan itu tidak benar Bang atas pemotongan uang tersebut”, Ujar Madin.
“Dan Kami juga sudah berkoordinasi para ketua KPPS dalam uang tersebut bukan pemotongan, tapi sukarela dan para ketua KPPS pun menerima hasil musyawarah tersebut”,tambah Madin.
Masih kata Madin, kita tidak pernah memaksa dan memotong anggaran TPS, saat anggaran sebesar Rp.1.950.000 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk operasional tenda, kita pun berikan kepada ketua KPPS masing-masing sejumlah itu, ada pun uang yang kita terima dari ketua KPPS sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) itu untuk bantu pembuatan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dan sudah melalui hasil musyawarah, kemudian setelah kita serahkan kita tawarkan kepada mereka ini uang segini nih bukan uang dikasih begitu aja karena ini harus ada spj-nya sanggup nggak ini ketua KPPS bikin SPJ kalau sanggup Monggo kalau nggak bagaimana kalau SPJ ini kita serahkan kepada pihak ketiga kalau bahasa kasar kita kulikan lah ke orang,”Ucap Madin.
Kalau SPJ kita lepas kepada mereka (KPPS) lanjut Madin, nanti yang pusing kita panitia Pemungutan Suara (PPS) yang dikejar KPU pasti kita Panitia Pemungutan Suara (PPS).
“Saya berharap pada rekan-rekan KPPS juga jangan mau apa ya mengeluarkan statment-statment yang merugikan pihak-pihak lain lah, terutama Panitia Pemungutan Suara (PPS) merasa dirugikan dengan adanya seperti ini, adapun Mereka ingin membuat SPJ sendiri silahkan kita mempersilahkan enggak pernah ini, cuman ya resikonya itu kita enggak mau juga tanggung resiko ketika dikejar-kejar KPU.”tutup Madin.
(Heru)