Breaking News
Beranda » BERITA UTAMA
BERITA UTAMA

Pembentukan Pengurus Karang Taruna Tingkat Desa Harus Melalui Mekanisme Organisasi

Spread the love

 

 

Insidecikarang.com ||  Kabupaten Bekasi — Mekanisme pembentukan kepengurusan Karang Taruna di tingkat desa harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Pedoman Operasional organisasi. Proses tersebut tidak boleh dilakukan secara sepihak melalui penunjukan langsung oleh pihak mana pun, karena Karang Taruna memiliki mekanisme demokrasi internal dalam menentukan kepemimpinannya.

 

Hal tersebut disampaikan oleh Wisnu Saputra, selaku Ketua OKK Karang Taruna Kecamatan Cikarang Utara, dalam memberikan penjelasan mengenai tata kelola kelembagaan, mekanisme pembentukan kepengurusan, serta kedudukan Surat Keputusan (SK) Karang Taruna tingkat desa.

 

Wisnu menjelaskan bahwa secara normatif, mekanisme pemilihan kepengurusan Karang Taruna telah diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna.

 

Dalam Pasal 20A secara tegas disebutkan bahwa Ketua Karang Taruna Desa dan Kelurahan dipilih melalui musyawarah dan mufakat dalam forum pengambilan keputusan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

Selanjutnya, Pasal 20B ayat (1) mengatur bahwa ketua terpilih menyusun kepengurusan Karang Taruna Desa dan Kelurahan. Kemudian, ayat (3) menyebutkan bahwa kepengurusan Karang Taruna tingkat desa ditetapkan oleh Kepala Desa.

 

“Artinya, ada tahapan yang harus dipahami secara utuh. Ketua dipilih melalui mekanisme musyawarah dan mufakat, kemudian ketua terpilih menyusun komposisi kepengurusan. Jadi, bukan Kepala Desa yang menentukan atau menunjuk siapa yang menjadi Ketua Karang Taruna. Kewenangan tersebut merupakan bagian dari proses demokrasi internal organisasi,” jelas Wisnu.

 

MWKT merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi

 

Lebih lanjut, Wisnu menjelaskan bahwa dalam tata kelola organisasi Karang Taruna, mekanisme permusyawaratan tingkat desa dikenal dengan Musyawarah Warga Karang Taruna (MWKT).

 

Hal tersebut ditegaskan dalam Pedoman Operasional Karang Taruna masa bakti 2025–2030, khususnya PO-04 Pasal 7 ayat (1), yang menyatakan bahwa MWKT merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi kepengurusan Karang Taruna di tingkat desa/kelurahan dan diselenggarakan satu kali dalam lima tahun dengan mendapat persetujuan Pengurus Kecamatan Karang Taruna.

 

Dengan demikian, penyelenggaraan MWKT merupakan bagian dari mekanisme internal organisasi yang dilaksanakan secara demokratis, dengan memperhatikan ketentuan, tata tertib, persyaratan peserta, mekanisme pencalonan, serta prinsip musyawarah untuk mufakat.

 

“MWKT adalah ruang demokrasi organisasi. Di dalam forum itulah warga Karang Taruna memiliki ruang untuk menyampaikan aspirasi, melakukan evaluasi kepengurusan, serta menentukan pemimpin organisasi secara sah dan bertanggung jawab. Pemerintah desa memiliki posisi penting sebagai pembina dan mitra organisasi, tetapi tidak dapat mengambil alih kewenangan forum permusyawaratan internal tersebut,” tegasnya.

 

Ia juga menekankan bahwa keterlibatan pemerintah desa dalam mendukung dan memfasilitasi keberlangsungan Karang Taruna harus tetap ditempatkan sesuai batas kewenangan masing-masing.

 

Memahami kedudukan SK organisasi dan SK Kepala Desa

 

Dalam penjelasannya, Wisnu juga memberikan perhatian khusus terhadap pemahaman mengenai kedudukan Surat Keputusan (SK) kepengurusan Karang Taruna tingkat desa.

 

Menurutnya, terdapat dua aspek administrasi yang harus dipahami, yaitu legalitas kepengurusan dalam struktur organisasi Karang Taruna dan penetapan kepengurusan oleh pemerintah desa.

 

Pedoman Operasional Karang Taruna PO-02 tentang Administrasi dan Manajemen Organisasi, khususnya Pasal 2, menegaskan bahwa legalitas kepengurusan pada setiap tingkatan organisasi dibuktikan melalui SK Penetapan Kepengurusan yang diterbitkan oleh struktur organisasi yang berwenang.

 

Kemudian, Pasal 3 huruf a mengatur bahwa setiap hasil formatur Temu Karya di daerah wajib dimohonkan pengesahannya dalam bentuk SK Penetapan Kepengurusan kepada pengurus yang berwenang paling lambat 30 hari kalender setelah pelaksanaan Temu Karya.

 

Lebih tegas lagi, Pasal 3 huruf c menyatakan bahwa SK Penetapan Kepengurusan tersebut merupakan syarat mutlak sekaligus landasan yuridis bagi penerbitan keputusan penetapan atau pengukuhan oleh pejabat pemerintah, termasuk Kepala Desa.

 

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa penataan legalitas organisasi dan penetapan oleh pemerintah merupakan dua proses yang saling melengkapi, bukan proses yang berdiri sendiri atau saling menggantikan.

 

“Jangan sampai kita hanya melihat SK Kepala Desa sebagai satu-satunya dokumen legalitas kepengurusan. Ada mekanisme dan legalitas organisasi yang harus terlebih dahulu dipenuhi. Berdasarkan PO-02, SK Penetapan Kepengurusan dari struktur organisasi yang berwenang menjadi landasan yuridis bagi penerbitan keputusan penetapan atau pengukuhan oleh pejabat pemerintah,” ungkap Wisnu.

 

Ia menambahkan bahwa dalam mekanisme tata kelola organisasi di tingkat desa, pengesahan kepengurusan oleh Pengurus Karang Taruna Kecamatan merupakan bagian dari mekanisme legalitas organisasi sesuai kewenangan struktur organisasi yang berlaku.

 

Dengan demikian, dokumen penetapan dari pemerintah desa harus ditempatkan dalam satu rangkaian proses yang tertib, dengan memperhatikan hasil MWKT dan SK Penetapan Kepengurusan organisasi yang berwenang.

 

Menjaga demokrasi dan marwah organisasi

 

Wisnu menegaskan bahwa penjelasan mengenai mekanisme tersebut bukan dimaksudkan untuk membatasi kewenangan pemerintah desa ataupun mempersempit ruang kolaborasi dengan pemerintah.

 

Sebaliknya, hal ini merupakan upaya menjaga agar hubungan kelembagaan antara Karang Taruna dan pemerintah desa berjalan secara proporsional, profesional, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

 

Karang Taruna merupakan wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dari, oleh, dan untuk masyarakat. Oleh karena itu, proses regenerasi dan pembentukan kepengurusannya harus memberikan ruang partisipasi yang adil bagi generasi muda di wilayah masing-masing.

 

“Kita ingin Karang Taruna menjadi organisasi yang kuat, mandiri, dan memiliki legitimasi. Jangan sampai semangat membangun organisasi justru menghilangkan prinsip demokrasi yang menjadi fondasi pembentukannya. Siapa pun yang ingin memimpin Karang Taruna harus menempuh mekanisme organisasi, bukan melalui penunjukan sepihak,” tutup Wisnu Saputra.

 

Ia berharap seluruh pemerintah desa, pengurus Karang Taruna, serta elemen masyarakat dapat memahami dan menghormati ketentuan tersebut demi terciptanya tata kelola kelembagaan Karang Taruna yang tertib, demokratis, dan berkelanjutan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Juga