Insidecikarang.com || Kabupaten Bekasi – Sejumlah pemuda Desa Cikarang Kota menggelar aksi penyampaian aspirasi di Kantor Desa Cikarang Kota, bertepatan dengan berlangsungnya kegiatan musyawarah warga Karang Taruna Desa Cikarang Kota, minggu (01-11-2026).
Dalam aksi tersebut, para pemuda menyampaikan sejumlah tuntutan dan keberatan terkait proses pemilihan kepengurusan Karang Taruna, khususnya mengenai mekanisme penentuan Daftar Pemilih Tetap (DPT), keterwakilan unsur kepemudaan, serta transparansi panitia penyelenggara.
Salah satu persoalan yang menjadi sorotan massa aksi adalah dugaan tidak adanya musyawarah yang melibatkan seluruh unsur pemuda dalam menentukan keterwakilan DPT. Para pemuda mempertanyakan dasar penetapan peserta yang memiliki hak suara, termasuk persyaratan kepemudaan yang menjadi acuan untuk masuk dalam daftar pemilih.
Selain itu, massa aksi juga menyoroti transparansi panitia pemilihan yang dinilai belum memberikan penjelasan secara terbuka mengenai persyaratan dan regulasi yang sebelumnya telah ditetapkan. Mereka mempertanyakan apakah seluruh ketentuan tersebut telah diterapkan secara konsisten dan diketahui oleh seluruh elemen pemuda di Desa Cikarang Kota.
“Kami sebagai pemuda hanya ingin dilibatkan dalam proses pemilihan Karang Taruna di desa kami sendiri. Ini desa kami, tempat kami tumbuh dan berkontribusi. Lantas, mengapa dalam proses pemilihan ini kami justru tidak dilibatkan?” menjadi salah satu suara yang disampaikan dalam aksi tersebut.
Para pemuda menegaskan bahwa kehadiran mereka bukan untuk menghambat jalannya musyawarah, melainkan untuk memperjuangkan hak partisipasi dan keterlibatan pemuda dalam menentukan masa depan organisasi kepemudaan di lingkungan desa.
Mereka juga menyuarakan keinginan agar proses pemilihan Ketua Karang Taruna dilaksanakan melalui mekanisme demokrasi yang memberikan ruang bagi kandidat dan pemilik hak suara untuk menentukan pilihan secara terbuka, bukan melalui mekanisme aklamasi tanpa proses pemilihan yang melibatkan seluruh unsur yang berhak.
Menurut massa aksi, Karang Taruna merupakan organisasi kepemudaan yang seharusnya menjadi wadah bersama bagi seluruh pemuda desa. Oleh karena itu, proses pembentukan kepengurusan dinilai perlu mengedepankan prinsip keterbukaan, musyawarah, keadilan, dan demokrasi.
Aksi tersebut menjadi bentuk penyampaian aspirasi pemuda yang menginginkan adanya evaluasi terhadap mekanisme pemilihan, kejelasan regulasi, serta keterbukaan panitia dalam menjalankan seluruh tahapan pemilihan.
Para pemuda berharap pihak panitia maupun pemerintah Desa Cikarang Kota dapat memberikan penjelasan secara terbuka terhadap sejumlah persoalan yang dipertanyakan, sehingga tidak menimbulkan polemik berkepanjangan di tengah masyarakat.
“Kami tidak meminta lebih. Kami hanya ingin diberikan ruang, dilibatkan, dan mendapatkan hak yang sama sebagai pemuda di desa kami sendiri. Karang Taruna adalah milik bersama, bukan milik segelintir kelompok. Demokrasi harus diberikan ruang, bukan sekadar formalitas.”
Hingga berita ini disusun, tanggapan resmi dari pihak panitia penyelenggara maupun Pemerintah Desa Cikarang Kota terkait sejumlah tuntutan tersebut masih perlu dikonfirmasi untuk melengkapi pemberitaan secara berimbang.
