Soroti Langkah Hukum Plt Bupati Bekasi Terhadap Akun Medsos, Mahamuda: Bentuk Antikritik
Insidecikarang.com || Kabupaten Bekasi – Di tengah menumpuknya berbagai persoalan daerah yang belum kunjung usai, Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, justru memilih mengambil langkah hukum yang menuai kontroversi. Orang nomor satu di Kabupaten Bekasi tersebut resmi melaporkan sejumlah akun media sosial yang dianggap menyudutkan dirinya ke Polres Metro Bekasi.
Langkah hukum ini dikonfirmasi langsung oleh Kuasa Hukum Asep Surya Atmaja, Sarino. Ia membenarkan bahwa pihaknya telah ditunjuk menjadi tim kuasa hukum untuk memolisikan akun TikTok bernama ‘Bekasi Masih Kusut’.
Menurut Sarino, laporan tersebut dibuat atas dasar dugaan penyebaran informasi bohong atau hoaks di jagat maya yang merugikan kliennya selaku pejabat publik.
“Yang (melaporkan) akun medsos itu Pak Plt Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja. Kebetulan saya diminta jadi tim hukumnya,” ungkap Sarino kepada awak media, Rabu (20/5/2026).
Sarino yang juga dikenal sebagai Koordinator Presidium Aliansi Buruh Bekasi Melawan (BBM) ini menjelaskan bahwa pelaporan tersebut bertujuan untuk menindaklanjuti konten-konten yang dinilai tidak jelas sumber validitasnya. Meski demikian, ia berdalih tindakan ini tidak serta-merta bertujuan untuk memenjarakan netizen, melainkan untuk meminta klarifikasi.
“Secara prinsip Pak Plt juga sebenarnya tidak langsung ke ranah pidananya. Tapi substansinya ini kan berita hoaks yang tidak diketahui sumber beritanya dari mana tentang kebenarannya,” dalih Sarino.
Langkah Plt Bupati Bekasi yang dinilai “baperan” ini langsung memantik reaksi keras dari elemen pemuda dan mahasiswa. Sekretaris Jenderal Mahamuda, Jaelani Nurseha, mengecam keras tindakan tersebut dan menyebutnya sebagai bentuk pembungkaman ekspresi warga.
Menurut Jaelani, nama akun ‘Bekasi Masih Kusut’ adalah potret nyata dari kondisi Kabupaten Bekasi saat ini, sehingga sangat ironis jika akun tersebut justru dipolisikan oleh pemimpinnya sendiri.
“Tindakan Plt Bupati ini sangat memalukan dan memperlihatkan skala prioritas yang keliru. Bekasi ini sedang menghadapi banyak masalah pelik, mulai dari infrastruktur hancur, pengangguran, hingga persoalan pelayanan publik. Nama akunnya saja ‘Bekasi Masih Kusut’, ya karena memang kenyataannya Bekasi masih kusut! Alih-alih fokus bekerja membereskan kekusutan itu, Plt Bupati malah sibuk urus TikTok,” tegas Jaelani dengan nada geram.
Jaelani juga menyayangkan keterlibatan tokoh buruh yang kini justru berbalik membela penguasa untuk menekan suara kritis masyarakat di media sosial. Ia mengingatkan bahwa jabatan publik dibiayai oleh uang rakyat, sehingga sudah sewajarnya menerima kritik, bukan justru menakut-nakuti warga dengan instrumen hukum.
“Ini adalah preseden buruk bagi demokrasi di Bekasi. Kalau sedikit-sedikit dilaporkan dengan dalih hoaks tanpa ada ruang dialog terbuka, ini namanya antikritik. Warga butuh solusi nyata di lapangan, bukan laporan polisi!” pungkas Sekjen Mahamuda tersebut.
